Komputerisasi Lembaga Keuangan Perbankan

SISTEM KLIRING

1.1 Pendahuluan

Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, menyadari sepenuhnya keperluan Anda danmerupakan tujuan Bank Indonesia untuk memperlancar kegiatan sistem pembayaran diIndonesia. Salah satu mekanisme dalam sistem pembayaran adalah kliring, yaitu pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. BI sebagaimana diamanatkan UU No.23 Tahun 1999 tentang BI yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, mendapatkan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran (Pasal 8 butir b). UU ini juga memberi mandat ke BI untuk menyelenggarakan sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan valuta asing (pasal 16). Posisi BI adalah selaku penyelenggara sistem kliring. BI juga bisa menunjuk pihak lain selaku pelaksana kliring antarbank jika di daerah itu tidak ada kantor Bank Indonesia. Misalnya, BI menunjuk sebuah bank di kota Magelang sebagai pelaksana kliring di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan masalah

1. apa yang dimaksud pengertian kliring

2. bagaimanakah struktur kegiatan kliring

3. apakah tujuan diakan kliring?

4. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam kegiatan kliring?

2.1 Pembahasan

2.1.1 Kliring

       Arti kliring adalah pertukaran warkat (bisa berupa cek, giro/bilyet, nota debet/kredit dan lainnya) atau data keuangan elektronik antar peserta (bank) kliring baik atas nama peserta (bank) maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Jadi, jika ada peserta (bank) kliring yang mengalami kalah kliring itu artinya bank tersebut mendapat banyak kewajiban pembayaran ke sejumlah peserta (bank) kliring lainnya yang tak sebanding dengan hak (tagihan) pembayaran pada satu hari kerja kliring.

2.1.1 Sistem Kliring

      Dalam melaksanakan kegiatan kliring tersebut, digunakan 4 (empat) jenis sistem yang berbeda yaitu :

a. Sistem Kliring Elektronik atau dikenal dengan SKEJ, digunakan di Jakarta;

b. Sistem Kliring Otomasi, digunakan di Surabaya, Medan dan Bandung;

c. Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal atau dikenal dengan SOKL, digunakan di 33 wilayah kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan 37 wilayah kliring lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia; serta

d. Sistem Manual (di 31 penyelenggara Non-BI).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan efisiensi dalam penyelenggaraan kliringpun semakin meningkat. Dengan volume rata-rata harian + 300.000 lembar transaksi, penggunaan warkat kredit untuk transfer dana antar bank melalui kliring menjadi salah satu issues yang perlu dicermati khususnya terkait dengan biaya pencetakan warkat dan prosedur pemrosesan warkat itu sendiri. Di pihak lain, transfer kredit antar bank melalui Sistem BI-RTGS, telah dilakukan secara paperless. Selain itu, keragaman sistem kliring yang digunakan saat ini dan keterbatasan cakupan wilayah dalam melaksanakan transfer kredit antar bank melalui kliring masih bersifat lokal (hanya mencakup transfer antar bank yang ada di wilayah kliring setempat), sehingga transfer dana antar bank keluar wilayah kliring harus dilakukan bank sendiri melalui mekanisme yang lain.

Tujuan kliring

Tujuan Utama Kliring

1.      Memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank di seluruh    Indonesia.

2.      Agar perhitungan penyelesaian utang-piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien.

3.      Salah satu pelayanan bank kepada nasabah masing-masing terutama dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan.

Pelaku kliring

1. Pembayar (remitter),

2. Bank UmumBank Pengirim (remitting bank), Bank Pembayar (paying bank)

3. Penerima (payee)

Prosedur kliring

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring (dilihat dari sisi bank)

• Kliring Keluar, membawa warkat kliring ke lembaga kliring (Nota debet/kredit keluar)

• Kliring Masuk, menerima warkat kliring dari lembaga kliring (Nota debet/kredit  masuk)

• Pengembalian Kliring, pengembalian warkat yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Prosedur setoran kliring

Alur Kliring

1.  Tn. A bertransaksi dengan Tn B

2.  Tn. A memberikan Cek pada Tn B

3.  Tn. B sebagai nasabah Bank ‘XYZ’ melakukan setoran

4.  Kliring di Bank ‘XYZ’ dan Bank ‘XYZ’ mengirimkan Warkat (Nota Debet – ND  

     Keluar) kepada Lembaga Kliring

5.  Lembaga Kliring akan meneruskan Warkat kepada Bank ‘ABC’ (Nota Debet - ND Masuk)

6.  Setelah proses pengecekan dan cek dinyatakan syah,maka dilakukan di informasikan

    ( kliring retur )kepada Lembaga kliring untuk mendebet rekening Bank ‘ABC’ di BI dan di kredit ke 

     rekening Bank ‘XYZ’

7. Penyampaikan hasil kliring kepada Bank ‘XYZ’ dan pihak Bank akan mengkredit rekening Tn B

Prosedur kiriman melalui kliring

Alur Kliring

1. Tn. A berencana mengirim uang ke Tn B

2. Tn. A melakukan transaksi pengiriman uang di Bank ‘ABC’ dan mengirimkan Warkat

    (Nota Kredit - NK Keluar) kepada Lembaga Kliring

3. Lembaga Kliring akan meneruskan Warkat kepada Bank ‘ABC’ (Nota Kredit - NK

    Masuk)

Warkat kliring yang diserahkan meliputi :

• Nota Debet Keluar, = menambah

• Nota Kredit Keluar, = mengurangi

Sementara itu warkat yang akan diterima meliputi :

• Nota Debet Masuk, = mengurangi

• Nota Kredit Masuk, = menambah

Setelah proses kliring berjalan, pada sore hari masing-masing bank akan membuat perhitungan kliring untuk mengetahui apakah bank tersebut menang atau kalah kliring.

•  Bank yang menang kliring adalah bank yang jumlah warkat tagihan warkat kliring  melebihi 

   pembayaran warkat kliringnya.

•  Bank yang kalah kliring justru sebaiknya, dimana pembayaran warkat kliring lebih besar dari warkat 

   tagihan.

Beberapa alasan penolakan kliring :

• Asal Cek atau BG salah

• Tanggal Cek atau BG belum jatuh tempo

• Materai tidak ada atau tidak cukup

• Tanda tangan dan atau cap perusahaan tidak sama dengan spicemen, atau juga bisa tidak lengkap

• Coretan atau perubahan tidak ditandatangani

• Cek atau BG telah kedaluarsa (lewat dari 70 hari)

 

Kesimpulan

Sistem kliring yang dilaksanakan BI saat ini sudah dapat berlangsung secara nasional melalui Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI). Maksudnya, proses kliring baik kliring debet maupun kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Selain itu ada tiga sistem kliring lain yang lazim dikenal, yakni Sistem manual, Sistem Semi Otomasi, dan Sistem Otomasi. Kliring manual adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring. Perhitungan kliring didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring. Sedangkan sistem semi otomasi adalah kliring lokal yang perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi melalui alat bantu komputer. Namun pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh bank peserta kliring. Sementara sistem kliring lokal yang dalam perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan secara otomatis dengan bantuan komputer.

Dalam proses kliring terkadang ada warkat (bilyet giro atau cek) yang dikeluarkan seorang nasabah bank (penarik) ditolak oleh bank (tertarik) karena sejumlah sebab. Alasan yang kerap muncul adalah karena di rekening si penarik tak cukup dana untuk melakukan proses kliring. Jika si penarik tadi mengeluarkan kembali bilyet giro atau cek yang tak disertai dana yang cukup akan dikenakan sanksi masuk daftar hitam. Konsekuensi seseorang masuk dalam daftar hitam, ia tak bisa membuka rekening giro di bank manapun di satu wilayah untuk kurun waktu tertentu.