HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

NAMA    :  RISKA YUNITA
KELAS   :   2 EA 13
NPM       :  11208073
DOSEN  :  EMILIANSHAH BANOWO

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Kewarganegaraan

Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu. memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing (WNA).

•  Menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945,

    Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di 

    Indonesia.

•  Bukan Penduduk, adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat

    sementara sesuai dengan visa

•  Istilah Kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan

    hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara, atau segala hal yang

    berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan

    dalam arti  : 1) Yuridis dan Sosiologis, dan 2) Formil dan Materiil.

Asas Kewarganegaraan di Indonesia :

•  Asas kelahiran (Ius soli) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan

    tempat atau daerah kelahiran seseorang.

•  Asas keturunan (Ius sanguinis) adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan

    pertalian darah atau keturunan.

•  Asas Perkawinan : Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang

    memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami isteri atau ikatan keluarga

    merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat dan bersatu.

Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi)  :

•  Bersifat aktif yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau

    mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara.

•  Bersifat Pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak

    mau diberi status warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak

    Repudiasi yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

Status Kewarganegaraan Indonesia :

•  Apatride ( tanpa Kewarganegaraan ) adalah seseorang yang memiliki status

    kewarganegaraan hal ini menurut peraturan kewarganegaraan suatu negara, seseorang

    tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun.

•  Multipatride, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antara dua negara.

•  Bipatride ( dwi Kewarganegaraan ) adalah kewarganegaraan yang timbul apabila peraturan

    dari dua negara terkait seseorang dianggap warganegara ke dua negara tersebut.

Hak Warga Negara Indonesia :

-   Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas

     pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

-   Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup
     serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

-   Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

     (pasal 28B ayat 1).

-   Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

     Berkembang”

-   Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak

     mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi

     meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

-   Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk

     membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

-   Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

     perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

-   Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

     kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

     hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas

     dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

     dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia  :

-   Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

     segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

     dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

-   Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 

     menyatakan  : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 

     pembelaan negara”.

-   Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : 

     Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

-   Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J

     ayat 2 menyatakan : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib 

     tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

     untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan

     untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

     keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

-   Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 

     1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 

     pertahanan dan keamanan negara.”

HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :

1.  Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan

       negara pada umumnya berupa peranan (role).

2.  Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia

      tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dari sejak lahir. Hak adalah sesuatu yang layak di terima oleh setiap manusia. Seperti mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama, dan hak untuk mendapat pengajaran. Hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban, ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan bagi bangsa, negara, dan kehidupan sosial.

Macam Hak Asasi Manusia

a.  Hak Asai Manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi.

b.  Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang.

c.  Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar.

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1.  Pengakuan Bangsa Indonesia akan HAM

      Pengakuan HAM pada Pembukaan UUD 1945 Alenia 1 dan Alenia 4, batang Tubuh UUD

      1945,  Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan.

2.  Penegakan HAM

      Memberi jaminan perlindungan terhadap HAM, selain dibentuk peraturan hukum, juga di

      bentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan HAM.

3.  Konvensi Internasional tentang HAM

      Konvensi Internasional terhadap HAM adalah wujud nyata kepedulian masyarakat

      internasional akan pengakuan, perlindungan, penegakan HAM.

4.  Keikutansertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional

      Tanggung jawab dan menghormati atas berbagai konvensi internasional tantang HAM

      tersebut diwujudkan dengan keikutsertaan indonesia untuk instrumen internasional.

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1.  Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia

      asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga

      negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan

      undang-undang.

2.  Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam

      hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat

      (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

      kemanusiaan.

3.  Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan,

      dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4.  Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan

      negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Pokok Pikiran Amandemen UUD 1945 Amandemen Ke-Empat

Amandemen keempat diarahkan untuk memperbaik penyelenggaran negara dan penekanan perhatian pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pada amandemen keempat diubah hal-hal sebagai berikut :

a.  MPR pada Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan

      DPD yang dipilih melalui pemilu. Jadi anggota MPR tidak ada lagi yang berasal dari

      penunjukkan.

b.  Pemilu, proses pemilu pemilihan presiden dilakukan melalui putaran kedua apabila pada

      putaran pertama gagal memperoleh pemenang. Perubahan ini menunjukkan bahwa

      proses pemilihan presiden ditentukan oleh rakyat secara demokratis bukan lembaga-l

      lembaga lain.

c.  Pendidikan dan Kebudayaan diubah dalam Bab XIII, didalam bab tersebut pada intinya

      hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang baik, dengan alokasi

      anggaran yang memadahi.

d.  Perekonomian dan Kesejahteraan sosial diubah dalam Bab XIV, pada intinya menyatakan

      bahwa perekonomian diusahakan pemerintah terdistribusi secara adil dan merata.

      Disamping itu juga menekanankan kembali bahwa pemerintah berkewajiban untuk

      memelihara warga negara yang hidup miskin serta mengembangkan jaminan sosial bagi

      seluruh warganya.

e.  Perubahan UUD diatur dalam Bab XVI pasal 37 dalam pasal tersebut diatur ketentuan

     dan syarat perubahan UUD kecuali negara kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan UUD 1945 menjadi kendala dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

UUD 1945 merupakan merupakan produk konstitusi yang melandasi yaitu orde lama dan orde baru, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kedua rejim tersebut sarat dengan kelemahan-kelemahan. Menurut Mahfud, didalam UUD 1945 terdapat lima kelemahan dasar yaitu :

-  Konstitusi yang Sarat Eksekutif.Konstitusi UUD 1945 syarat dengan kekuasaan eksekutif

    dimana presiden memegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislasi.

-  Kurangnya Sistem Check and Balances.Didalam UUD 1945 asli MPR dinyatakan sebagai

     lembaga tertinggi negara namun didalam prakteknya MPR tidak dapat mengendalikan

     presiden. Di dalam UUD 1945 tersebut juga tidak secara jelas memisahkan kekuasaan

     eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga tidak berhasil menciptakan mekanisme yang

     baik. Kegagalan tersebut menciptakan kekuasaan kekuasaan presiden yang dominan

     diatas legislatif dan yudikatif.

-  Terlalu banyak Pendelegasian ke tingkat Undang-Undang.Pendelegasian UUD 1945

     ketingkat Undang-Undang menimbulkan problem ketika presiden sebagai kepala eksekutif

     diberikan kukuasaan yang besar didalam pembuatan perundangan (legislasi).

     Ketidakseimbangan kekuasaan antara presiden dengan DPR (legislatif) menyebabkan

     presiden dapat membuat UU sesuai dengan kondisi yang diharapkannya, sehingga

     dikhawatirkan muncul otoriterisme.

-  Masih Adanya Pasal-Pasal yang Multi Tafsir.Pasal-pasal yang mengandung pasal-pasal ini

     yang dikemudian dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan atas nama UU.

     Pasal-pasal tersebut memberikan keleluasaan bagi eksekutif untuk menafsirkan pasal

     tersebut sesuai dengan kepentingannya.

-   Praktek UUD 1945 sangat tergantung Political Will dari pemerintah.ketidakjelasan pasal-

      pasal tersebut ditas menyebabkan pelaksanaan UUD 1945 sangat tergantung dari

      kemamuan pemerintah. Kekuasaan yang tak terkontrol dengan penyeimbang yang baik

      akan membuat eksekutif menjadi pemerintah yang otoriter seperti yang terjadi pada orde

      lama dan orde baru. Didalam perkembangannya pasal-pasal tersebut diperbaiki didalam

      amandemen UUD 1945 seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Sampai saat ini masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik pusat maupun daerah. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

1.  Tidak jelasnya sistem parlemen di Indonesia, parlemen di Indonesia terdiri dari DPR,

      DPD dan MPR. Sedangkan MPR adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai kekuasan

      sendiri namun anggotanya adalah anggota dari DPR dan DPD.

2.  Reformasi eksekutif sampai saat ini presiden masih belum terbebas dari cengkraman

      partai-partai politik. Presiden yang diusulkan melalui partai politik cenderung melakukan

      politik balas budi kepada partai yang mencalonkannya.

3.  Reformasi legislatif pada amandemen UUD 1945 sudah dilkukan yaitu dengan menggeser

      kekuasan eksekutif ke legiaslatif untuk menciptakan sistem Check and Balances yang baik.

      Namun, dalam implementasinya perubahan ini membuat DPR/D seperti menjadi lembaga

      superior karena kesalahan penafsiran UU bagi sebagian anggota DPR/D.

4.  Pelaksanaan otonomi daerah banyak multi tafsir sehingga implementasi didaerah

      berbeda-beda. Otonomi menimbulkan banyak permasalahan terutama kedaerahan dan

      sulitnya koordinasi antar daerah.

5.  Masih tingginya kebocoran anggaran dan kesalahan pengelolaan SDA menyebabkan

      efisiensi anggaran dan pendapatan negara yang baik belum tercapai. Kebocoran tersebut

      mengakibatkan rendahnya pelayanan pemerintah di bidang pendidikan dan belum

      tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Konsep Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945

Memasukkan hak-hak asasi manusia ke dalam pasal-pasal konstitusi merupakan salah satu ciri konstitusi moderen. Setidaknya, dari 120an konstitusi di dunia, ada lebih dari 80 persen diantaranya yang telah memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia, utamanya pasal-pasal dalam DUHAM. Perkembangan ini sesungguhnya merupakan konsekuensi tata pergaulan bangsa-bangsa sebagai bagian dari komunitas internasional, utamanya melalui organ Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak dideklarasikannya sejumlah hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut DUHAM 1948 (Universal Declaration of Human Rights), yang kemudian diikuti oleh sejumlah kovenan maupun konvensi internasional tentang hak asasi manusia, maka secara bertahap diadopsi oleh negara-negara sebagai bentuk pengakuan rezim normatif internasional yang dikonstruksi untuk menata hubungan internasional.

Dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lahir sebelum DUHAM memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif, karena sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 1 :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang meliputi :

Hak dan kewajiban dalam bidang politik

•  Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di

    dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu

    dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan

    kewajiban, yaitu :

     1.  Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

     2.  Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

•  Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

    pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

    Arti pesannya :

     1.  Hak berserikat dan berkumpul.

     2.  Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).

Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran

Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya

•  Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat

    pengajaran”. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan

    menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan

    undang-undang”.

•  Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

    Arti pesan yang terkandung adalah :

     1. Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun

         kejuruan.

     2. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.

     3. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.

     4. Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya.

     5. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.

     6. Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.

Selain dinyatakan oleh pasal 31 dan 32, Hak dan Kewajiban warga negara tertuang pula pada pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Arti pesannya adalah :

    7. Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya,

        sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara

        dengan baik.

    8. Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam

•  Pasal 30 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

    usaha pembelaan negara”. Arti pesannya : bahwa setiap warga negara berhak dan

    wajib dalam usaha pembelaan negara.

Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi

•  Pasal 33 ayat (1), menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama

    berdasar atas azas kekeluargaan”.

•  Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi

    negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

•  Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang

    terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

    besarnya kemakmuran rakyat”.

•  Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

    negara”.

Arti pesannya adalah :

1. Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya barang

    dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.

2. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.

3. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber

    daya alam.

4. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan,

     tidak merugikan kepentingan orang lain.

5. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan.